Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi

Rohim, Rizal Afrizal Abd (2024) Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.

[img]
Preview
Text
Pernyataan Keaslian Skripsi .pdf

Download (321kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Halaman Persetujuan Skripsi (2).pdf

Download (211kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Halaman Pengesahan Skripsi Fiks.pdf

Download (421kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Kakean Persetujuan .pdf

Download (303kB) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN JUDUL.pdf

Download (437kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 1.pdf

Download (390kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 2.pdf

Download (648kB) | Preview
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (500kB)
[img]
Preview
Text
BAB 4.pdf

Download (174kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (282kB) | Preview
[img]
Preview
Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Pengaturan hukum penyelundupan satwa langka dalam hukum positif Indonesia merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah ancaman kepunahan dan berkembangnya satwa langka yang terancam keberadaannya akibat konflik Dan perburuan liar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penyelundupan satwa tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Walaupun begitu dalam undang-undang tersebut diatur larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990. Sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif di Indonesia terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berupa pidana penjara dan denda, pidana kurungan dan denda, ditambah penyitaan keseluruhan benda yang diperoleh dan semua alat atau benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, dengan pernyataan dirampas untuk negara.

Item Type: Thesis (undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Law Study Program
Depositing User: Ridho Afrizal Abd Rohim
Date Deposited: 17 Mar 2025 02:58
Last Modified: 17 Mar 2025 02:58
URI: http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/12777

Actions (login required)

View Item View Item