PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK OPTIMALISASI PPh TERUTANG PT. ”X” YANG BERGERAK DIBIDANG JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI DI GRESIK

Hanafi, Arief (2008) PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK OPTIMALISASI PPh TERUTANG PT. ”X” YANG BERGERAK DIBIDANG JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI DI GRESIK. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.

	Text Hal Depan.pdf Download (41kB)
	Text BAB 1.pdf Download (20kB)
	Text BAB 2.pdf Download (119kB)
	Text BAB 3.pdf Download (13kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text BAB 5.pdf Download (14kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (8kB)

Abstract

Penelitian ini didasari oleh suatu perbedaan kepentingan antara Aparat Pajak (Fiskus) dengan Wajib Pajak. Aparat pajak berusaha untuk mengenakan pajak sebagai terget penerimaan Negara, Wajib Pajak berusaha se-efisien mungkin dalam pembayaran pajak. Kondisi ini menimbulkan perbedaan persepsi antara aparat pajak (fiskus) dengan wajib pajak dalam hal pemungutan pajak. Persepsi inilah yang ingin dijelaskan oleh peneliti, bahwa wajib pajak berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan fiskus hanya bertindak sebagai penyuluh, pembinan dan pengawas tehadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Dengan system pemungutan pajak yang terbaru atau sering disebut juga dengan Sistem Full Self Assesment, dimana wajib pajak merupakan subjek pajak yang diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Tax Planning adalah suatu metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengoptimalkan PPh terutang dengan cara memanfaatkan loopholes atau peluang-peluang atau celah dalam peraturan perpajakan yang ada dalam undang- undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa Tax Planning yang diterapkan secara benar dan tepat dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan kewajiban perpajakan perusahaan secara efektif dan efisien. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada prinsipnya PT. X dalam melakukan Tax Planning sudah baik, tetapi masih belum optimal, karena masih banyak celah / loopholes pada peraturan perpajakan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka peneliti menyarankan sebaiknya perusahaan melakukan : 1. Apabila diperkirakan terjadi penurunan laba kena pajak, sebaiknya perusahaan mengajukan penurunan lumpsum PPh pasal 25 untuk menghindari kelebihan pembayaran pajak. 2. Apabilan dalam surat pengajuan penurunan lumpsum PPh pasal 25 ditolak atau tidak diijinkan oleh KPP setempat, maka cara yang kedua adalah perusahaan dapat mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atau Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23 (SKB) kepada lawan transaksi / rekanan perusahaan kepada KPP setempat. 3. Kebijakan PT X untuk memberikan bantuan dan sumbangan sebaiknya diwujudkan dalam bentuk beasiswa atau pemberian pelatihan dan pendidikan, karena biaya yang bertujuan untuk pendidikan dapat diakui sebagai biaya yang akan mengurangi penghasilan bruto perusahaan

Item Type:	Thesis (undergraduate)
Subjects:	Universitas Muhamadiyah gresik > Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Accounting Study Program
Divisions:	Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program
Depositing User:	Users 679 not found.
Date Deposited:	30 Nov 2020 02:58
Last Modified:	30 Nov 2020 02:58
URI:	http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/4213

Actions (login required)

View Item