Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2002 Terhadap Praktek Pelacuran Dan Perbuatan Cabul Di Kab.Gresik

Supriyadi, Nadia Prawira (2024) Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2002 Terhadap Praktek Pelacuran Dan Perbuatan Cabul Di Kab.Gresik. undergraduate thesis, Univeritas Muhammadiyah Gresik.

	Text HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (368kB)
	Text HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.pdf Download (138kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (228kB)
	Text HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf Download (276kB)
	Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (654kB)
	Text BAB 1.pdf Download (1MB)
	Text BAB 2.pdf Download (677kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (778kB)
	Text BAB 4.pdf Download (254kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (293kB)
	Text LAMPIRAN LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian skripsi ini, penulis meneliti dan membahas permasalahan implementasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 sebagai upaya penanggulangan pelacuran jalanan. Kabupaten Gresik, yang dikenal sebagai Kota Santri, menghadapi tantangan terkait praktek pelacuran. Meskipun Kabupaten Gresik hanya memiliki kewenangan mengatur pelacuran jalanan, upaya dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Cabul dalam Kabupaten Gresik. Namun, dalam pelaksanaannya, Perda ini dianggap tidak efektif mengatasi pelacuran jalanan yang semakin berkembang. Beberapa permasalahan muncul, termasuk penerapan Perda dan tingkat keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Gresik melaksanakan Perda Nomor 7 Tahun 2002 dengan melakukan razia. Namun, razia masih menghadapi kendala seperti bocornya informasi, keterbatasan wewenang, dan campur tangan pihak militer dalam usaha pelacuran. Selain razia, aparat juga memberikan pengenalan tentang Perda kepada WTS dan germo sebagai upaya preventif. Analisis faktor pendorong efektivitas hukum menunjukkan bahwa Perda ini belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang menghambat meliputi penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya. Penulis merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2002 kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum. Selain itu, Satpol PP perlu melakukan razia secara rutin dengan kerjasama pihak kepolisian untuk menindaklanjuti keterlibatan oknum militer dan memberikan tindakan tegas terhadap oknum Pamong Praja yang membocorkan pelaksanaan razia. Masyarakat juga diharapkan mendukung aparat dalam menanggulangi pelacuran.

Item Type:	Thesis (undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pelacuran, Implementasi, Efektivitas.
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Law Study Program
Depositing User:	Nadia Prawira Supriyadi
Date Deposited:	11 Nov 2025 06:51
Last Modified:	11 Nov 2025 06:51
URI:	http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/14914

Actions (login required)

View Item